Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014

Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh

Ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2014
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 61

Download:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Pidie Jaya yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021

Bank Umum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2018

Pelaporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Ombudsman Nomor 47 Tahun 2020

Pemberian Tugas Belajar bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak