Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019

Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

1. bahwa untuk meningkatkan kualitas Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berkompeten, berkarakter dan berkepribadian, diperlukan adanya prosedur seleksi penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

2. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;