Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara


Ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2021
Jenis: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa guna mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

  2. bahwa mempertimbangkan kompleksitas sektor dan kegiatan usaha pada Badan Usaha Milik Negara, maka Menteri Badan Usaha Milik Negara perlu mewajibkan Badan Usaha Milik Negara tertentu untuk membentuk komite lain guna mendukung efektivitas pengawasan dan pemberian nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Perkoperasian


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2019

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Sosial


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 66 Tahun 2016

Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia