Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi

1. bahwa dengan ditetapkannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengakibatkan terjadinya pergeseran tugas dan fungsi kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;

2. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi;