Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga


Ditetapkan pada tanggal 21 November 2017
Jenis: Peraturan Menteri Agama
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1659

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;

  2. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/306/M.KT.01/2017 mengenai Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja pada Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020

Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016

Pengasuransian Barang Milik Negara


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2019

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik


Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 17 Tahun 2017

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia