Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011
Likuidasi Bank
Ditetapkan pada tanggal 27 September 2011
Jenis: Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
Jenis: Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
Berita Negara Tahun 2011 Nomor 81
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan likuidasi bank perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif;
bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaksanaan likuidasi bank sehingga perlu diganti dengan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 94 Tahun 2022
Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Kecil yang Berorientasi Ekspor
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2016
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020
Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara