Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

1. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak sesuai lagi dengan perkembangan praktik beracara dan untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat pencari keadilan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.