Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013

Dewan Etik Hakim Konstitusi

Dicabut dengan:

1. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014
   Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. bahwa Hakim Konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

3. bahwa sebelum terbentuknya Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), perlu dibentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi.

4. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tanggal 23 Agustus 2006, serta Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 18 Oktober 2011.

5. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.