Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008

Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

1. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik;

2. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

3. bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik;

4. bahwa hukum acara untuk memutus pembubaran partai politik yang diatur dalam undang-undang masih belum lengkap;