Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik


Ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2019
Jenis: Peraturan Mahkamah Agung
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 894

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;

  2. bahwa tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien;

  3. bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik perlu disempurnakan, terutama yang terkait dengan tata cara persidangan secara elektronik;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017

Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2020

Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kebakaran


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2020

Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Rencana Nomor 7 Tahun 2020

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Rencana


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara