Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan
Jenis: Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
Menimbang:
bahwa pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) secara langsung dan tidak langsung, yang dapat membahayakan perekonomian nasional, dan/atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan berdampak pada terganggunya stabilitas industri perbankan yang berpotensi pada ancaman krisis sistem keuangan dan berimplikasi pada perekonomian nasional, sehingga dipandang perlu untuk memitigasi terjadinya dampak dari kejadian tertentu yang mengganggu stabilitas industri perbankan;
bahwa untuk memitigasi dampak memburuknya stabilitas sistem perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan perlu mengambil kebijakan relaksasi terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk menjaga kelangsungan usaha Bank agar tetap sehat;
bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, belum mengatur kondisi tertentu terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi sehingga perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang
Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2019
Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran, dan Lingkungan Kerja Pelayaran
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021
Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur