Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 120 Tahun 2023

Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


Ditetapkan: 27 Februari 2023
Jenis: Keputusan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terjadi berbagai dinamika yang membuat pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah melampaui batas waktu tanggal 26 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga perlu adanya penambahan waktu jadwal pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi


Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/Inpassing


Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor


Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan


Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran