Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Mineral


Ditetapkan pada tanggal 22 April 2020
Jenis: Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 396

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan kinerja Balai Penelitian Teknologi Mineral, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dalam bidang penelitian teknologi mineral serta memenuhi perkembangan kebutuhan organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu melakukan penguatan organisasi Balai Penelitian Teknologi Mineral;

  2. bahwa untuk penguatan organisasi Balai Penelitian Teknologi Mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Mineral;

  3. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Balai Penelitian Teknologi Mineral sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Mineral;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015

Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 17 Tahun 2012

Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan Umum


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019

Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum


Scroll to Top