![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2024
Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional
Jenis: Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk mewujudkan smart governance yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengembangan kompetensi, perlu menyiapkan pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi yang bersifat teknis sesuai dengan bidangnya dan bersifat umum serta kompetensi manajerial.
bahwa untuk menyiapkan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan pelatihan smart governance jabatan fungsional.
bahwa untuk menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknis operasional penyelenggaraan pelatihan smart governance jabatan fungsional.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Smart Governance Jabatan Fungsional.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015
Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 95 Tahun 2022
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 541/ORT.01-KPT/01/KPU/VIII/2021
Tipelogi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi