Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2020

Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2020
Jenis: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 602

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi


Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/10/PADG/2019

Standar Layanan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2017

Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia


Scroll to Top