Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2019
Jenis: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1607
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa rumpun jabatan, nama jabatan, dan tingkat jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diubah.

  2. bahwa perubahan atas rumpun jabatan, nama jabatan, dan tingkat jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diakomodir dalam daftar rumpun jabatan, nama jabatan, dan tingkat jabatan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil


Pencabutan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau


Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan


Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan