Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Jenis: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan berdasarkan hasil evaluasi jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa rumpun jabatan, nama jabatan, dan tingkat jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu diubah.
bahwa perubahan atas rumpun jabatan, nama jabatan, dan tingkat jabatan pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diakomodir dalam daftar rumpun jabatan, nama jabatan, dan tingkat jabatan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4634/2021
Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2023
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana