Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia


Ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020
Jenis: Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1726

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2020

Standar Industri Hijau untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat


Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021

Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar


Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah


Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011

Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia