Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015

Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM


Ditetapkan pada tanggal 4 November 2015
Jenis: Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Pembela HAM memiliki kontribusi besar dalam perjuangan perlindungan dan pemajuan HAM serta membantu pemerintah untuk melakukan pemenuhan HAM, karena itu seharusnya menjadi kewajiban negara untuk membuat langkah-langkah memberikan perlindungan kepada Pembela HAM;

  2. bahwa berbagai norma hukum yang berlaku sebenarnya telah memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM, namun dalam implementasinya, berbagai norma tersebut belum digunakan secara efektif;

  3. bahwa dalam melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, Pembela HAM menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan atau pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya; ancaman, pelecehan, kriminalisasi, kekerasan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan;

  4. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tujuan dibentuknya antara lain mengembangkan kondisi yang kondusif serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, namun sampai saat ini belum memiliki mekanisme yang memadai untuk merespons kasus-kasus ancaman, serangan, atau pelanggaran terhadap Pembela HAM;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pedoman Umum Pengawasan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024


Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021


Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah