Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015

Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM

1. bahwa Pembela HAM memiliki kontribusi besar dalam perjuangan perlindungan dan pemajuan HAM serta membantu pemerintah untuk melakukan pemenuhan HAM, karena itu seharusnya menjadi kewajiban negara untuk membuat langkah-langkah memberikan perlindungan kepada Pembela HAM;

2. bahwa berbagai norma hukum yang berlaku sebenarnya telah memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap pembela HAM, namun dalam implementasinya, berbagai norma tersebut belum digunakan secara efektif;

3. bahwa dalam melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, Pembela HAM menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk serangan atau pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya; ancaman, pelecehan, kriminalisasi, kekerasan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan;

4. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang tujuan dibentuknya antara lain mengembangkan kondisi yang kondusif serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, namun sampai saat ini belum memiliki mekanisme yang memadai untuk merespons kasus-kasus ancaman, serangan, atau pelanggaran terhadap Pembela HAM;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.