Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016

Tata Cara Pemeriksaan Setempat

1. bahwa Komisi Informasi mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik;

2. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi berwenang untuk meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh Badan Publik dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

3. bahwa catatan sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan sehingga diperlukan Pemeriksaan Setempat;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;