Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016

Mediator Pembantu


Ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2016
Jenis: Peraturan Komisi Informasi
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1159

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Komisi Informasi bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

  2. bahwa Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator Komisi Informasi;

  3. bahwa untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Mediator dalam menyelesaikan sengketa informasi diperlukan Mediator Pembantu;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Mediator Pembantu;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019

Komando Strategis Pembangunan Pertanian


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019

Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk


Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang


Scroll to Top