Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
Jenis: Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk menjamin kelancaran dan memberikan standarisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, perlu disusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan saat ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu untuk diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020
Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024
Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2045
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 337/KMA/SK/XI/2022
Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional 13 (tiga belas) Pengadilan Tingkat Banding Baru dan 38 (tiga puluh delapan) Gedung Pengadilan Tingkat Pertama
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya