Pembentukan Unit Organisasi Tertentu pada Kesatuan Kewilayahan
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Menimbang:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dibentuk unit organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kesatuan kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor terdapat unit organisasi tertentu yang belum beroperasional, sehingga diperlukan persyaratan dan tata cara pembentukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu pada Kesatuan Kewilayahan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010
Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2019
Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Penugasan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017
Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan