Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018

Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2018
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa penggunaan pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  3. bahwa penggunaan pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan organisasi dan perlu penyesuaian keseragaman bentuk, warna, atribut dan penggunaannya;

  4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019

Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020

Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang


Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2020

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Sosial


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020

Barang Dilarang Impor


Scroll to Top