Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2014

Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2014
Jenis: Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 971

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, diperlukan dalam rangka membangun kemitraan untuk kelancaran tugas-tugas Kepolisian;

  2. bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan dalam pen50isunan naskah kerja sama, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian


Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan


Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara