Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
Jenis: Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Menimbang:
bahwa untuk memberikan pelindungan terhadap keselamatan jiwa manusia dari potensi terjadinya kecelakaan kapal dan pesawat udara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara;
bahwa seiring dengan meningkatnya frekuensi transportasi pelayaran dan penerbangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan dari potensi terjadinya kecelakaan terhadap kapal dan pesawat udara perlu adanya kerja sama dan sinergitas antara kementerian/lembaga terkait dalam upaya pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, efektif, efisien, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
bahwa Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 08 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi SAR pada Musibah Pelayaran dan Musibah Penerbangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan terhadap penanganan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2017
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2021
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014
Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey)