Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020
Jenis: Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Dicabut dengan:

  1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023
    Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

  2. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bertanggung jawab di lingkungan Badan Narkotika Nasional diperlukan pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

  3. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan


Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kg


Tata Kelola Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh Provinsi Nusa Tenggara Barat


Optimalisasi Badan Layanan Umum Perikanan Budi Daya


Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan