Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2020

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2020
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 479

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020

Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia)


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2016

Penyelenggaraan Assessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019

Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Bantuan Hukum


Scroll to Top