Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2021

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021


Ditetapkan pada tanggal 28 April 2021
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 480

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu indikatif Kementerian/Lembaga;

  2. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2021

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi


Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022

Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah