Sewa Kendaraan
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah merupakan faktor penting untuk mendukung kelancaran dan kinerja penyelenggaraan tugas aparatur secara berdaya guna dan berhasil guna.
bahwa untuk penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah berupa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan pengadaan kendaraan melalui sewa.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Kendaraan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020
Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53/KKI/KEP/I/2024
Standar Program Fellowship Pembedahan Paliatif Coarctation Aorta, Tetralogy Of Fallot, Total Anomalous Pulmonary Venous Drainage dan Katup Jantung Anak Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2024
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021
Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah