Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
Jenis: Peraturan Gubernur
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Status
Peraturan Perubahan:
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2021
Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 24 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi
Konsiderans
bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses oleh Pemerintah dan Masyarakat serta dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui Satu Data Tingkat Provinsi.
bahwa untuk mewujudkan percepatan perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta kebijakan nasional yang mengacu pada data spasial yang akurat.
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dalam rangka mewujudkan data yang baik dan terintegrasi perlu adanya pengaturan tata Kelola data oleh Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi diubah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2023
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2023
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III pada Perairan Pelabuhan Sibolga Provinsi Sumatera Utara
Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun 2024
Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012
Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia