Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

1. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pedoman.

3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.