Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini

1. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi munculnya berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu dibangun Kewaspadaan Dini yang dilakukan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 maka Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Kewaspadaan Dini di Daerah sehingga diperlukan peraturan pelaksanaannya.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini.