Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2022

Penyelenggaraan Operasi pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat


Ditetapkan: 18 Maret 2022
Jenis: Peraturan Gubernur

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok di Daerah provinsi, di antaranya melalui operasi pasar untuk memenuhi ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

  2. bahwa fenomena menjelang hari besar keagamaan berdampak pada peningkatan harga barang kebutuhan pokok, atau dalam hal terjadinya lonjakan harga, diperlukan adanya kebijakan untuk mel-indungi masyarakat kurang mampu atau miskin melalui pemberian subsidi untuk membantu menekan harga barang kebutuhan pokok.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Operasi pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025


Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pembuatan Jigs and Fixtures


Batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah


Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang