Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2023

Administrasi Perjalanan Dinas

1. bahwa keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. bahwa pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya perjalanan dinas dilakukan sesuai prinsip pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas perlu diganti.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Administrasi Perjalanan Dinas.