Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024

Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta


Ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024
Jenis: Peraturan Gubernur

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan budaya berupa entitas atau tata pemerintahan berbasis kultural, dan identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, serta nilai budaya baik benda maupun takbenda yang menggambarkan keistimewaan Yogyakarta sehingga harus dijaga kelestariannya.

  2. bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan kekayaan budaya telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization dengan nama The Cosmological Axis Of Yogyakarta And Its Historic Landmarks perlu dilestarikan dan dikelola secara berkesinambungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

  3. bahwa perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan Setiap Orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

  4. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan


Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain


Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan


Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern


Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan