Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2024

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, perlu menyesuaikan dan simplikasi produk hukum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh.

2. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Biro di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 36), Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 38) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 41) sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.