Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020

Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020
Jenis: Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik serta menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

  2. bahwa ketentuan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

  3. bahwa untuk memastikan penegakkan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan secara konsisten maka pemeriksaan dan persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, tegas dan pasti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019

Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018

Batas Daerah Kabupaten Banggai dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang


Scroll to Top