Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020
Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi
Jenis: Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik serta menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
bahwa ketentuan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
bahwa untuk memastikan penegakkan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan secara konsisten maka pemeriksaan dan persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, tegas dan pasti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020
Pemberian Gaji Keempat Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2024
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020
Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah