Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020

Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi


Ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2020
Jenis: Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik serta menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

  2. bahwa ketentuan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi telah ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

  3. bahwa untuk memastikan penegakkan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan secara konsisten maka pemeriksaan dan persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, tegas dan pasti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi


Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/4/PADG/2019

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko


Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah