Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 12 Tahun 2015

Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut


Ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015
Jenis: Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2010

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut, perlu mengatur mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang


Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 21 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020


Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019

Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki (Agreement on Defense Industry Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey)


Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013

Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia