Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa lahan pertanian pangan memiliki peranan dan fungsi strategis dalam rangka membangun ketahanan dan kedaulatan pangan.
bahwa lahan pertanian pangan di Provinsi Sumatera Barat terus berkurang yang dapat mengganggu kemandirian, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan.
bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) Pasal 35 ayat (1) huruf b, Pasal 49 huruf b, Pasal 58 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu diberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020
Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2010
Satuan Pelaksana Pengendalian Intern di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60/M-IND/PER/11/2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021
Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2020
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Badan Informasi Geospasial