Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2020

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Badan Informasi Geospasial


Ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020
Jenis: Peraturan Badan Informasi Geospasial
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 791

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi di Badan Informasi Geospasial;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Badan Informasi Geospasial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013

Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2020

Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2007

Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (Sespati) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kurikulum Pendidikan Seskolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2013

Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013

Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan


Scroll to Top