Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2022

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. bahwa Desa memiliki kedudukan dan kewenangan yang semakin kuat dalam tatanan pemerintahan di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada satu bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.