Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

Pajak Daerah


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2011
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Dicabut dengan:

  1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024
    Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

  2. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak Daerah.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar


Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan


Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar


Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021


Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)