Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian PT. Pembangunan Kepri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Pembangunan Kepri.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan potensi ekonomi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Kepri yang didirikan berdasarkan akta notaris Abdul Rahman, SH Nomor 48 Tahun 2006 dan pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.
bahwa untuk meningkatkan peranan BUMD dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan pengembangan kegiatan usaha, yang diatur melalui Peraturan Daerah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/43/PK.02.01/I/2023
Perubahan Kedelapan Belas atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2017
Standar Kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2023
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2023
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002