Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2022

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan sehingga terciptanya good governance terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.

3. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Informasi dan Komunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah, sehingga perlu disesuaikan.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.