Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah

1. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab merupakan elemen mendasar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mampu berkontribusi terhadap pemajuan kesejahteraan umum.

2. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dalam pengelolaan keuangan, diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.