Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 3 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

2. bahwa untuk harmonisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi terhadap penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.