Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar


Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar, serta PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas.

  2. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi semua kewajiban modal dasar pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar.

  3. bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar, modal dasar masing-masing PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya! Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar ditingkatkan, sehingga berimplikasi pada peningkatan kewajiban pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

  4. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik


Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Laporan Bulanan PT Permodalan Nasional Madani


Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral