Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2014

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2014
Jenis: Peraturan Daerah

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Dicabut dengan:

  1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023
    Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan Pemerintah Provinsi Banten berupaya dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

  2. bahwa keberadaan luas lahan pertanian di Wilayah Provinsi Banten setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

  3. bahwa untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pangan di Daerah perlu diintegrasikan dengan rencana tata ruang dan wilayah agar sesuai dengan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi


Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024


Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan


Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila