![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2023
Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan pekerjaan yang layak dan adil melalui pengurangan pengangguran sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi jaminan layanan pada masyarakat yang cepat, tepat, efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah perlu menggunakan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja.
bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 33 Tahun 2019
Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Jambi Provinsi Jambi
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023
Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 704/K.1/HKM.02.2/2019
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009
Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat