![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Jenis: Peraturan Daerah
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya, serta berhak mendapat perlakukan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup.
bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dalam mengatur upaya-upaya perempuan dan anak alami dari tindak kekerasan di daerah sehingga perlu adanya peraturan yang dapat terjamin pelaksanaannya.
bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga negara khususnya perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sehingga negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016
Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun 2017
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/Inpassing
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 129 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017
Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal